LIVE IS LEARN ( fighting... !): MAKALAH “PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO”

MAKALAH

“PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO”

Diajukan untuk memenuhi Tugas Mandiri

Mata Kuliah : PKN

Dosen Pengampu :Drs. Jalaludin, M.Si.

Disusun oleh :

Nurfaozah

SPIB / 2

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI

CIREBON

2014

Kata Pengantar

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas PKN.

Saya menyadari segala kekurangan dari penyusunan makalah ini, baik materi maupun bahasa, namun demikian kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi sumber pembaca.

Untuk itu sudah selayaknya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Dosen Mata Kuliah PKN yang telah memberikan suatu kepercayaan kepada penulis untuk membuat makalah yang berjudulPemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”.

Saya pun menyadari bahwa dalam makalah yang telah dibuat ini masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki, oleh karena itu saya mangharapkan kritik dan sarannya agar dalam pembuatan makalah yang berikutnya tidak terjadi kesalahan serupa.

Akhirnya mudah-mudahan dengan membaca Makalah ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin

Terimakasih

Cirebon, Mei 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layaknya seorang pemimpin, SBY banyak mendapatkan penilaian, kesan dan kritik publik. Dalam berbagai media dan kesan banyak pengamat, SBY adalah sosok pemimpin yang peragu, lamban dan tidak desisive. Oleh karena itu, menurut mereka, SBY dianggap tidak cocok untuk meminpin negara yang masih tertimpa krisis seperti Indonesia.

seorang presiden, harus mempunyai segudang kualitas, seperti handal menangani kebijakan, sigap dalam mengambil keputusan, judgment yang matang, intelektualitas yang tinggi, inovatif, berani mengambil resiko, adaptif, naluri yang tajam, kepedulian terhadap masalah, tangguh mental, mau interospeksi dan belajar dari kesalahan, mampu menentukan prioritas, gigih mencari solusi, mampu memabaca perubahan zaman dan tren dunia, mampu beradaptasi, akhlak yang baik, dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Politik yang diterapkan SBY dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ?

b. Seberapa jauh sistem demokrasi di Indonesia mempengaruhi politik diindonesia dalam perjalanan politik kepemimpinan indonesia oleh SBY ?

c. Bagaimana indonesia dalam kepemimpinan Indonesia dalam 2 periode oleh SBY ?

C. Tujuan

a. Untuk mengetahui bagaimana politik yang diterapkan SBY

b. Untuk mengetahui seberapa jauh sistem politik kepemimpinan SBY dalam sistem demokrasi di Indonesia.

c. Untuk mengetahui kinerja dan hasil dari pemerintahan SBY selama 2 periode dalam memimpin di Indonesia.

d. Menyelesaikan tugas makalah kelompok yang diberikan oleh dosen.

BAB II

TEORI

A. Teori Kekuasaan

Dalam pandangan ini politik dipandang sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan, dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan .Robsonmengatakan “ilmu politik dipandang sebagai ilmu yanga memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasan. mempengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Konsep politik sebagai perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan, juga memiliki sejumlah kelemahan”.

B. Teori Politik Menurut Para Ahli

Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:

IBNU AQIL

“Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W”

ROD HAGUE

“Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda denganpresiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).

Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.

Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.

B. Politik Dalam Demokratisasi Era SBY Berjalan Baik

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dibawah pemerintahan SBY baik jangka panjang maupun menengah, pemerintah berupaya mengajak segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menyukseskan program-program dan kebijakan pemerintah.

Berbicara mengenai pembangunan perekonomian Nasional, perlu upaya penataan system pemerintahan yang demokratis, beretika, santun, dan berkeadilan. Ciri Negara maju adalah demokrasi yang berjalan tertib. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada aspirasi mayoritas masyarakat.

Di pemerintahan SBY, kita melihat betapa proses demokrasi berjalan lancar. Pesta demokrasi dalam pemilu presiden, memberikan signal positif bahwa pemerintahan yang dipimpin SBY-Budiono berhasil mengawal agenda reformasi demokrasi berjalan direl yang tepat.

Olehnya itu, seluruh masyarakat Indonesia di negeri ini berperan serta dalam pesta demokrasi memilih pemimpin yang bervisi memberantas korupsi, selalu bekerja keras. Sistem demokrasi harus terus digelorakkan. Merawat system ini pun berada di pundak masyarakat Indonesia.

Demokrasi adalah instrument untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Hal ini ditandai dengan solidaritas dan kepedulian, kebersamaan, kekompakkan, dalam mendukung pemimpin yang telah dipilih masyarakat dalam partisipasi pesta demokrasi pemilu presiden.

Demokrasi dalam pemerintahan SBY, memberikan ruang yang maksimal kepada semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Ormas, LSM, Lembaga, Komunitas, Mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat dan inovasinya kedalam sistem pembagunan Indonesia.

C. KEKURANGAN DARI SISTEM DEMOKRASI ERA SBY

Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY), kebebasan demokrasi diakui, tapi hukum tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi kian jadi.“Sekarang ini dimana-mana serba korupsi dan serba dibeli. Itu karena demokrasi tanpa disertai penegakan hukum. Sekarang justru kekuasaan mengangkangi hukum,”.

Dalam kondisi seperti inilah, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) terus-menerus mengajak masyarakat untuk jangan sampai terlupa dengan kasus-kasus besar korupsi, seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan lainnya. Untuk itu, mengadakan kegiatan untuk mengangkat buku-buku yang membongkar korupsi besar di negeri ini untuk diadili dalam suatu Mahkaham Intelektual (MI).

MI ini gagasan aktivis GIB untuk melawan korupsi. MI didesain mirip pengadilan sebagai forum pertanggung jawaban publik mengenai korupsi dan penyalahgunaan wewenang para pejabat publik.

Sementara itu, pakar politik dari UI Boni Hargens menyatakan, sekarang ini sudah begitu banyak kritik keras disampaikan, tapi semuanya lewat begitu saja. “Sekarang sudah sampai pada kata-kata sudah tak bermakna lagi. Semua sudah keluar, tapi tidak ditanggapi untuk perbaikan negara.”

D. Perekonomian Indonesia "Dalam II Periode diBawah Pimpinan SBY"

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 - 6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.

Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.

Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014).

Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati dan Hamzah Haz pada 5 Desember 2005. Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan.

Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi, baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah. Sekarang jaman Indonesia Bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 3 tahun. Masih ada 1 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya. Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa Presiden Soeharto dulu.

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I Pada Era SBY-JK Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu jilid I ini disebut juga Pemerintaha Gotong-Royong. Langkah Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.

2. Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.

selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009.

Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.

Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peningkatan citra pemerintah ini tampak senada dengan bertahannya citra Presiden dan tingkat kebanggaan publik terhadapnya. Dengan kata lain, keberadaan dan setting politik Presiden sejauh ini masih menjadi kekuatan penopang wibawa pemerintahan di mata masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan citra Presiden pada triwulan ini cukup tinggi, yakni 54,5 persen, jauh di atas citra pemerintahan sebesar 39,2 persen. Posisi itu bisa menjadi berubah dengan sejumlah perkembangan terbaru.

Persoalan pertama terkait keputusan SBY merangkap jabatan publik dengan jabatan di Partai Demokrat. Keputusan ini juga bertolak belakang dengan visi SBY yang ingin menjadikan Demokrat partai modern yang bebas kultus individu dan patronase politik. Jajak pendapat memperlihatkan sebagian besar Politisi mengkhawatirkan rangkap jabatan akan cenderung merugikan kepentingan publik. Selain itu, lebih dari separuh responden juga pesimistis keputusan SBY efektif mengembalikan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

B. Saran Dan Kritik

Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun isi materinya. Untuk itu penulis sangat terbuka atas saran dan kritikan dari pembaca demi kebaikan makalah dan penulis untuk dimasa yang akan datang. Penulis berharap makalah ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bangsa kita.